Page 95 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

84 Gamma Galudra, dkk.

Undang-undang Agraria 1870 dan praktik umum atas
interpretasi terhadap hutan negara sebagai semua tanah
yang tidak bisa dibuktikan secara individual atau komunal
dimiliki oleh warga desa (i.e. tanah yang tidak sedang
diolah atau yang sudah ditinggalkan lebih dari tiga tahun).
Di jaman itu, periode pembiaran tanah bekas ladang ber-
pindah itu adalah enam hingga tujuh tahun (Kools, 1935),
sehingga praktik interpretasi itu tidak akan cocok dengan
definisi kepemillikan tanah individual maupun komunal.
Pemerintah sekarang kelihatannya tidak tahu akan
perselisihan yang terjadi dalam sejarah itu. Departemen
Kehutanan menganggap bahwa semua hutan yang didata
selama pemerintahan kolonial Belanda itu telah dipetak-
petakkan menurut hukum, dan departemen itu tidak sadar
bahwa masih saja ada klaim sengketa atas beberapa ba-
gian wilayah hutan negara dari pihak para peladang ber-
pindah yang hak tanahnya pernah dilegalkan oleh Resi-
den Banten. Orang sampai sekarang masih memandang
bahwa Departemen Kehutanan memiliki klaim yang
lemah atas area Gunung Halimun-Salak, sehingga timbul
kebingungan tentang penguasaan tanah di area itu.
Klaim hukum lemah yang diajukan oleh Departeman
Kehutanan itu akhirnya menimbulkan tindakan reklamasi
tanah yang dilakukan oleh orang setempat. Sebuah
laporan tahun 1955 menunjukkan bahwa sekitar 1576 ha
dari wilayah hutan negara Gunung Halimun-Salak sudah
diubah menjadi pemukiman dan sistem pertanian oleh
2.546 rumah tangga. Laporan itu juga menegaskan bahwa