Page 93 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 93
82 Gamma Galudra, dkk.
Di pihak lain, klaim sengketa yang timbul di wilayah
hutan itu masih saja ada hingga kini. Orang setempat
mengajukan klaim dengan menggunakan dasar sejarah.
Hal itu memunculkan persoalan mengapa klaim sengketa
itu muncul. Analisis sejarah digunakan untuk menjelaskan
dan memahami klaim-klaim sengketa itu. Analisis sejarah
itu membantu untuk memahami alotnya persengketaan
dan persoalan legalitas proses pemetak-petakkan yang
dilakukan oleh pemerintah.
Sebelum pemerintah menerbitkan petak-petak hutan
di wilayah Halimun-Salak itu, banyak orang setempat
menggunakan area itu untuk ladang berpindah. Peme-
rintah Belanda berusaha mengkontrol peladangan ber-
pindah itu lewat beberapa regulasi pemerintah seperti
Keputusan Pemerintah no. 6/1900 dan no. 8/1909 di
tahun 1896, tetapi dua regulasi itu tidak menjelaskan hak
legal dan kepastian penguasaan tanah bagi peladang
berpindah. Residen Banten mengambil inisiatif untuk
melegalkan penggunaan tanah mereka lewat Keputusan
Residen no. 10453/7/1924. Keputusan itu membolehkan
peladang berpindah bertani di tanah mereka menurut
hak sewa dan memberi kepala desa kewenangan untuk
mengalokasikan dan mendistribusikan tanah bagi para
peladang berpindah. Dari tahun 1901 hingga 1925, Karesi-
denan Banten membagikan sekitar 101.140 ha tanah bagi
para peladang berpindah (Kools, 1935; ANRI, 1980; Galud-
ra, 2006). Keputusan Residen itu jelas memberi kepastian
penguasaan tanah legal bagi peladang berpindah atas ta-
