Page 78 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 78
Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 65
Kabupaten Sleman tanggal 29 April 2014, yang membahas
beberapa proses penerbitan sertipikasi konsolidasi tanah,
misalnya karena hibah, jual beli, dan waris.
Rapat koordinasi merupakan kegiatan penting sebelum
konsolidasi tanah dilaksanakan, yang berfungsi mencegah
terjadinya deviasi (deviation). Perspektif socio-management
berpandangan, bahwa bila terjadi deviasi perlu diamati
kesesuaian struktur organisasi yang ada yang boleh jadi tidak
lagi memadai. Selain itu, saat terjadi deviasi perlu dikenali
adanya penyimpang (deviant) dan penyimpangan (deviance).
Bentuk penyimpangan yang paling parah adalah rebellion,
yaitu sikap dan tindakan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, pimpinan pelaksana
perlu sejak awal mewaspadai terjadinya rebellion dalam
pelaksanaan konsolidasi tanah.
Pada Rapat Koordinasi dalam rangka Identiikasi Subjek
dan Objek Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman tanggal 29 April 2014, PPPM-STPN (Pusat Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat – Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional) mulai terlibat dengan mengirimkan
utusannya, terutama untuk membahas kontribusi yang dapat
diberikan PPPM-STPN dalam kegiatan tersebut. Dalam rapat
tersebut disepakati, bahwa PPPM-STPN akan berpartisipasi
dalam kegiatan penyuluhan, dan kegiatan lain yang berkaitan
dengan upaya membangun kesadaran pertanahan masyarakat
dan peningkatan partisipasi masyarakat.
PPPM-STPN bersyukur dapat terlibat dalam kegiatan
penyuluhan dan kegiatan lain, yang berkaitan dengan
