Page 76 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 63

Ikhtiar mewujudkan amanat Peraturan Bupati Sleman
Nomor 20 Tahun 2011 pasca konsolidasi tanah, harus dirintis
sejak awal kegiatan. Untuk tujuan itu dapat dimanfaatkan
kondisi social interplay (hubungan sosial) yang ada di
masyarakat, melalui penerapan strategi pendekatan yang
sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Selain itu juga
perlu dipertimbangkan social resilience (daya lenting sosial)

yang berpeluang terjadi di masyarakat, karena ia berperan
sebagai elemen kunci dalam perubahan sosial. Sebagaimana
diketahui, calon penerima perubahan memerlukan waktu dan
kelenturan mental sebelum menerima perubahan.

Kesempatan melakukan perubahan, menjadi “karpet
merah” (membuka jalan) bagi penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, melalui
konsolidasi tanah. Dengan kata lain penggunaan tanah di
dusun-dusun (lokasi konsolidasi tanah) ini dimungkinkan
untuk ditata-ulang, agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang
melalui kegiatan konsolidasi tanah. Kegiatan ini sangat
bermanfaat, karena memungkinkan dilakukannya perbaikan
atas ketidakteraturan penggunaan tanah, yang terlihat dalam

bentuk penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana
Tata Ruang.
Oleh karena itu, Oloan Sitorus (2014:7) menjelaskan,
bahwa ketidakteraturan penggunaan tanah dapat ditata

berdasarkan prinsip replotting, dengan bentuk kegiatan tukar-
menukar letak, penggabungan bidang tanah, ataupun dengan
perubahan bentuk bidang tanah. Namun demikian, penataan
kembali letak bidang tanah (replotting) harus semaksimal