Page 72 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 59

Pemenuhan kebutuhan ini perlu diperjuangkan tanpa
harus merusak kohesivitas (cohesivity) yang telah ada di
masyarakat. Secara teoritik diketahui, bahwa kesejahteraan
seringkali menjadi faktor yang merusak kohesivitas, karena
ada kecenderungan pihak yang lebih sejahtera, merasa lebih
terhormat, lebih mengetahui, sehingga lebih berkuasa.
Oleh karena itu, saat pelaksanaan konsolidasi tanah, harus

diupayakan harmonisasi antara tujuan meningkatkan
kesejahteraan dengan menjaga kohesivitas yang telah ada.
Selain itu, para pelaksana memperhatikan penjelasan
Sitorus (2014:6) yang menjelaskan, bahwa proses penataan

penguasaan tanah dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut. Pertama, para peserta konsolidasi tanah melakukan
pelepasan hak atas tanahnya atau penggarapannya dengan
menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dalam
Rangka Konsolidasi Tanah. Dengan pernyataan pelepasan hak
ini, maka untuk sementara waktu sampai selesainya sertipikasi,
secara hukum status tanah menjadi Tanah Negara. Pelepasan
hak dalam hal ini memiliki rasionalitas yang berbeda dengan
pelepasan hak dalam tindakan pengadaan tanah. Pelepasan

hak dalam konsolidasi tanah hanya bersifat sementara,
agar pelaksana konsolidasi tanah (dalam hal ini otoritas
pertanahan) dapat secara leluasa menata status penguasaan
tanah. Sementara itu, pelepasan hak dalam pengadaan tanah
merupakan tindakan hukum untuk mengakhiri hak atas tanah.
Dengan adanya pelepasan hak dalam konsolidasi tanah, maka
pihak pelaksana konsolidasi tanah diberikan kewenangan yang

memadai untuk menata bidang-bidang tanah tersebut sesuai