Page 69 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

56 Aristiono Nugroho dan Sutaryono

Istimewa Yogyakarta; dan (3) Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman; Kelima, secara operasional konsolidasi
tanah dilaksanakan oleh instansi-instansi lain yang terkait dan
masyarakat di bawah koordinasi Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Bupati Sleman.

Urgensi konsolidasi tanah di Lereng Merapi (Desa
Umbulharjo dan Desa Kepuharjo) demikian kuat, sehingga
tidak memberi ruang bagi hadirnya prasangka (prejudice)
yang menganggap kegiatan tersebut tidak tepat atau
tidak beralasan. Para pelaksana telah bersabar dan tidak
emosional, ketika ada pihak yang menampilkan prasangka

atas pelaksanaan konsolidasi tanah. Prasangka justru menjadi
penyemangat para pelaksana untuk bersungguh-sungguh
dalam pelaksanaan sosialisasi konsolidasi tanah. Pendekatan
persuasif terus dilakukan, dan negosiasi untuk mencapai
konsensus juga wajib dilaksanakan, hingga akhirnya prasangka
yang ditampilkan pihak tertentu kehilangan kemampuan
pembuktiannya.

Oleh karena urgensi yang kuat, maka Bupati Sleman
menyetujui kegiatan konsolidasi tanah, karena kegiatan ini
dapat diarahkan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan
Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan rasionalitas
itulah, maka Bupati Sleman menetapkan lokasi konsolidasi
tanah di wilayahnya. Sesungguhnya berbekal Rencana Tata

Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman,
Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo yang menjadi lokasi
konsolidasi tanah layak menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah
Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.