Page 70 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 70
Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 57
Sutaryono (2007:115) mengungkapkan, bahwa secara
yuridis administratif rencana tata ruang wilayah desa dapat
diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes),
yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah
(Perda). Alternatif ini memberikan peluang yang lebih besar,
dan relatif lebih mudah diimplementasikan, mengingat
kewenangan penetapannya ada pada Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa. Rencana tata ruang wilayah desa
yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten sesungguhnya dapat dimaknai sebagai fasilitasi
sosial (social facilitation), yang berguna untuk menundukkan
kepentingan individual. Fasilitasi sosial layak dimanfaatkan,
karena ia akan merangsang atau menstimulasi anggota
masyarakat untuk memperhatikan kepentingan kolektif.
Ketika seorang anggota masyarakat “bersentuhan” dengan
fasilitasi sosial, maka ia akan bergabung dengan ketentuan,
norma atau semangat yang dimuat di dalamnya, sehingga
kepentingan dirinya tertundukkan oleh kepentingan bersama.
Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Desa
yang relevan dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman perlu didorong
perwujudannya. Rencana ini harus tetap memperhatikan
aspirasi masyarakat desa, sehingga bersama-sama dengan
pelaksanaan konsolidasi tanah akan berperan penting
dalam pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleg Horjan
(2011:89) menjelaskan, bahwa konsolidasi tanah merupakan
instrumen penting bagi pembangunan pertanian dan
