Page 68 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 68

Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah  55

                  Penjelasan Sitorus (2012) ini mengingatkan para pelaksana
              konsolidasi tanah, untuk  bersikap  cermat, dan  berkenan
              memperhatikan   kepentingan  masyarakat, terutama   para
              pemilik tanah kecil. Harus diupayakan untuk menutup celah
              antara norma yang diharapkan (ideal norms) dan norma yang
              direalisasikan (real norms).  Oleh  karena  itu, para  pelaksana
              konsolidasi tanah wajib mengetahui perbedaan antara kedua

              norma  tersebut, dan  berupaya  mewujudkan  ideal norms
              dalam real norms.  Bila  kondisi ini dapat  diwujudkan, maka
              konsolidasi tanah  di Lereng Merapi (Desa  Umbulharjo  dan
              Desa Kepuharjo) mendapat alasan untuk dilaksanakan.

                  Konsolidasi tanah  di Desa   Umbulharjo   dan  Desa
              Kepuharjo  perlu  atau  penting untuk  dilaksanakan, karena:
              Pertama, pengaturan  penguasaan  dan  penatagunaan  tanah
              dalam  bentuk  konsolidasi tanah  dilakukan  di perdesaan
              dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus
              menyediakan   tanah  untuk  pembangunan   prasarana  dan
              fasilitas umum; Kedua, kegiatan  konsolidasi tanah  meliputi
              penataan  kembali bidang-bidang tanah, termasuk  hak  atas
              tanah  dan/atau  penggunaan  tanahnya, dengan  dilengkapi

              prasarana  jalan, fasilitas  lingkungan  dan/atau  fasilitas
              penunjang lainnya  yang diperlukan, dengan   melibatkan
              partisipasi para  pemilik  tanah  dan/atau  penggarap  tanah;
              Ketiga, lokasi konsolidasi tanah telah ditetapkan oleh Bupati
              Sleman  dengan  mengacu  pada  Rencana  Tata  Ruang dan
              Rencana Pembangunan Daerah; Keempat, secara fungsional
              konsolidasi tanah  dilaksanakan  oleh  BPN RI, yang meliputi:

              (1) Kepala  BPN RI; (2) Kepala  Kantor  Wilayah  BPN Daerah
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73