Page 65 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

52 Aristiono Nugroho dan Sutaryono

biaya kompensasi berupa uang, yang dipergunakan untuk
pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai
dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK);
Keenam, Surat Izin Menggunakan Tanah (SIMT), adalah surat
izin untuk menggunakan tanah pengganti biaya pelaksanaan,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota.

Bagi para pelaksana konsolidasi tanah, Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah merupakan acuan yang wajib dipatuhi.
Pelanggaran atas peraturan ini selain akan mengancam

keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah dan mengancam
para pelaksananya, karena adanya implikasi hukum atas
pelanggarannya. Namun demikian tetap terbuka ruang
improvisasi dan kreasi dalam melaksanakan peraturan ini,
sepanjang hal-hal prinsip telah dilaksanakan.
Improvisasi dan kreasi dalam pelaksanaan konsolidasi

tanah diperlukan sebagai respon atas dinamika sosial
kekinian. Masyarakat tidak dapat lagi diprediksi secara linier,
hanya berdasarkan graik yang naik-turun. Keadaan kini telah

berubah, karena realitas dapat “jungkir-balik”, perubahan
terjadi semakin cepat, dan ketidak-pastian tampil dalam
“garis” yang lebih tegas. Oleh karena itu, para pelaksana
konsolidasi tanah perlu memiliki kemampuan berpikir yang

imaginatif (socio-imagination), yang pergerakkannya dapat
melompat-lompat dan tidak beraturan. Satu hal yang harus
“dipegang” oleh pelaksana konsolidasi tanah adalah, “hal-hal
prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan