Page 62 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 49

dapat berkonsentrasi mensukseskan kegiatan ini pada ranah
penataan bentuk dan letak bidang-bidang tanah, khususnya

y berhubungan dengan penggarapan

perolehan hasil atau produksi yang tinggi.
Kekhasan konsolidasi tanah Lereng Merapi semakin
menguatkan pentingnya kegiatan ini bagi masyarakat,
terutama ketika kebutuhan mereka menjadi dasar utama
pertimbangan. Selain itu, kebutuhan masyarakat juga menjadi
pertimbangan utama saat perundang-undangan yang berlaku
diterapkan dan menjadi pedoman pelaksanaan. Situasi ini
mencerminkan adanya image of society, ketika peraturan

perundang-undangan yang berlaku mengikat berbagai
kepentingan secara kuat, sehingga mampu menimbulkan
harmoni dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pihak-pihak yang terkait mendapat perannya
masing-masing. Pihak-pihak ini dikategorikan berdasarkan

lapisan-lapisan sosial yang ada di masyarakat, yang terbentuk
berdasarkan penguasaan dan pemilikan tanah. Lapisan-
lapisan sosial ini menentukan peran (kewajiban) yang
berbeda antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota
masyarakat lainnya. Perbedaan yang biasa disebut dengan

istilah “ diferentiation secara
kontribusi proporsional peserta konsolidasi tanah.
Norma konsolidasi tanah yang dibangun berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesungguhnya
memiliki kekuatan berlaku, kekuatan mengikat, dan
kekuatan memaksa. Namun dalam prakteknya para pelaksana