Page 58 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 58
Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 45
memandirikan mereka. Karakter-karakter ini akhirnya
bertemu pada satu “titik”, yaitu memberdayakan masyarakat
melalui konsolidasi tanah.
Secara implisit, konsolidasi tanah telah dikonstatir dalam
Pasal 14 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang memberi
amanat, sebagai berikut: Pertama, kepada Pemerintah
Pusat, agar menyusun rencana umum mengenai persediaan,
peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; Kedua,
kepada Pemerintah Daerah, agar mengatur persediaan,
peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai
dengan keadaan daerah masing-masing. Pengaturan oleh
Pemerintah Daerah harus mengacu pada rencana umum yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Bachtiar, 2014:6).
Amanat UUPA relevan dengan kondisi kekinian,
ketika konsolidasi tanah dipraktikkan sebagai salah satu
bentuk penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah. Meskipun demikian, kegiatan ini tidak
dapat dilakukan sepihak, karena dibutuhkan partisipasi
masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan tentang konsolidasi
tanah memiliki peran penting dalam mempertemukan
kepentingan para pihak. Berdasarkan pengaturan tersebut
kesadaran bersama (collective consciousness) dapat dibangun,
yang isinya berupa kesadaran tentang urgensi penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Kepentingan bersama yang dilakukan secara bersama menjadi
ilosoi sederhana yang mendasari konsolidasi tanah, yang
