Page 57 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

44 Aristiono Nugroho dan Sutaryono

sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat,
atau kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945).
Dengan kata lain konsolidasi tanah merupakan respon
yang tepat untuk menata kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah, agar tanah mampu
memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat
setempat.

Respon ini merupakan bentuk hubungan antara BPN
RI, Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan masyarakat
Lereng Merapi, khususnya masyarakat: (1) Dusun Pangukrejo,

Desa Umbulharjo; (2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo; (3)
Dusun Petung, Desa Kepuharjo; (4) Dusun Kaliadem, Desa
Kepuharjo; (5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo; dan (6) Dusun
Kopeng, Desa Kapuharjo.
Hubungan yang terjalin ini dipenuhi oleh upaya untuk
saling memberi manfaat sesuai dengan fungsinya masing-

masing, dan saling menyesuaikan diri agar hubungan dapat
berjalan lancar. Untuk itu karakter masing-masing pihak
menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan atas
hubungan yang dibangun. Sebagai contoh, BPN RI, Kantor
Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman memiliki karakter sebagai
institusi pemerintah, yang berkewajiban mewujudkan

kesejahteraan, keadilan, dan harmoni sosial berbasis tanah.
Sementara itu, masyarakat memiliki karakter sebagai
pihak yang siap menerima kontribusi dari berbagai pihak
yang berkeinginan membantu, memberdayakan, dan