Page 61 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 61
48 Aristiono Nugroho dan Sutaryono
pada diri anggota masyarakat (peserta konsolidasi tanah),
dan mendorong setiap anggota masyarakat agar mampu
beradaptasi dengan cepat.
Sementara itu, Oleg Horjan (2011: 87) menjelaskan,
bahwa konsolidasi tanah merupakan program jangka
panjang terus menerus, yang diwujudkan dengan cara-cara
yang dapat diterima oleh masyarakat, dalam bingkai proses
menuju masyarakat yang dewasa (maturing). Setelah tahap
pertama konsolidasi tanah selesai (perencanaan konsolidasi
tanah), segera diketahui adanya kebutuhan masyarakat, yang
menuntut segera dilakukan tahap selanjutnya (pelaksanaan
konsolidasi tanah). Inilah kondisi baru yang dialami
masyarakat, yang membutuhan pemenuhan. Di sini dapat
muncul kecenderungan yang saling bertentangan. Pada satu
sisi, sebagian masyarakat ingin agar konsolidasi tanah segera
dilaksanakan, sehingga mereka dapat memiliki tanah dengan
formasi teratur, tetapi pada sisi lain, sebagian masyarakat
belum sepakat mengenai pendanaan konsolidasi tanah.
Pada akhirnya diketahui, bahwa konsolidasi tanah bersifat
partisipatoris, dilakukan secara sukarela dengan dana yang
ditanggung bersama secara proporsional.
Dalam konteks konsolidasi tanah Lereng Merapi, makna
partisipatoris menjangkau kesukarelaan dalam penataan
penguasaan dan pemilikan tanah, tetapi tidak menempatkan
pendanaan sebagai elemen yang harus ditanggung bersama
secara proporsional oleh masyarakat. Konsolidasi tanah
Lereng Merapi dibiayai sepenuhnya oleh APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara), sehingga masyarakat
