Page 64 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 51

perspektif konvensional, hal ini merupakan perkembangan
yang baik, karena pada dasarnya masyarakat memiliki
kecenderungan dan kemampuan untuk bernegosiasi. Para
konvensionalis percaya, bahwa negosiasi yang dibangun
akan menghasilkan konsensus yang mampu merekatkan
kepentingan masing-masing anggota masyarakat (peserta)
dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Dengan demikian

selain pendekatan persuasif, negosiasi dan konsensus mampu
“mewarnai” pelaksanaan konsolidasi tanah, yang sekaligus
memperlihatkan sisi egalitariannya.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah menjelaskan,
bahwa: Pertama, konsolidasi tanah, adalah kebijaksanaan
pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan
penggunaan serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan, untuk peningkatan kualitas lingkungan dan
pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi
aktif masyarakat; Kedua, peserta konsolidasi tanah, adalah
pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara objek
konsolidasi tanah; Ketiga, tanah objek konsolidasi tanah

adalah tanah negara non pertanian dan/atau tanah hak di
wilayah perkotaan atau perdesaan yang ditegaskan oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi; Keempat,
sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari
objek konsolidasi tanah yang disediakan untuk pengganti biaya
pelaksanaan; Kelima, tanah pengganti biaya pelaksanaan
adalah bagian dari sumbangan tanah untuk pembangunan

yang diserahkan kepada pihak ke tiga dengan pembayaran