Page 73 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 73
60 Aristiono Nugroho dan Sutaryono
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta
ide dasar dan prinsip-prinsip konsolidasi tanah itu sendiri;
Kedua, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi akan menerima tindakan pelepasan hak oleh para
peserta konsolidasi tanah itu, untuk selanjutnya ditetapkan
sebagai Tanah Negara objek konsolidasi tanah. Dalam
penegasan sebagai Tanah Negara objek konsolidasi tanah itu
juga sekaligus diperintahkan instansi yang berwenang untuk
menindaklanjutinya dengan pemberian hak atas tanah kepada
peserta konsolidasi tanah; Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan
akan menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah secara
kolektif dan selanjutnya diterbitkan sertipikat hak atas tanah
kepada masing-masing peserta konsolidasi tanah.
Dengan demikian konsolidasi tanah yang merupakan
tindakan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah; selalu disertai legalisasi asset atau
pendaftaran tanah, yang oleh masyarakat dikenal sebagai
kegiatan “sertipikasi hak atas tanah”. Setelah penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah ditata dengan
baik, serta sertipikat hak atas tanah berada di tangan pemilik
tanah; maka langkah penting selanjutnya adalah dukungan
dari satuan kerja pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten
Sleman) dalam membangun infrastruktur (termasuk jalan
serta fasilitas sosial dan umum).
B. Kerja Kolaboratif dalam Konsolidasi Tanah
Bencana Merapi atau bencana alam akibat erupsi Gunung
Merapi, telah mengundang simpati banyak pihak, dan
