Page 168 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 168
usaha kearah ini patut mendapat perhatian dan bantuan yang lebih besar,
suatu film atau satu set slider tentang contoh pengusahaan tambak yang
maju dapat dipertunjukkan di daerah-daerah tambak. Ini hanya suatu misal,
ataupun sekelompok petambak dari daerah keluarga petambak di daerah yang
maju selama 2 minggu, agar mereka dapat ikut menyaksikan, mengerjakan
cara-cara yang maju dan berdialog dengan mereka yang telah menggunakan
cara-cara yang maju itu.
Penelitian-penelitian dan pendidikan tinggi yang menghasilkan penge-
tahuan baru dan ahli-ahli terampil tentang tambak sebaiknya diusahakan
terus. Institut Pertanian Bogor yang mempunyai Fakultas Perikanan yang
termasuk majupun tidak punya tambak untuk pendidikan dan praktikum
para mahasiswa yang mengambil jurusan budidaya bahari.
G. APA YANG BISA DILAKUKAN DALAM PELITA KE III?
1. Tentang hak atas tanah, peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah
a. Pemberian sertifikat hak milik
Keterangan: Untuk mempercepat dan mempermudah secara en bloc
per kompleks. Pemerintah Daerah, Jawatan Agraria, Dinas Perikanan
Kabupaten dan Dinas-dinas lain yang bersangkutan berunding tentang
ongkos ukur dan lain-lainnya. Hanya dapat dibayar pada bendahara Agraria.
Kalau dapat dikaitkan dengan package kredit. Dengan ini diketahui pula
pemilik sebenamya dan luas pemilikannya. Mempermudah pelaksanaan
maksimum milik tanah dan mengungkapkan keadaan absenteeism.
b. Jalur hijau hutan bakau
Keterangan: Pelaksanaan pembuatan jalur hijau diteruskan di tempat-
tempat yang mungkin, di tempat-tempat yang telah ada tambak
digunakan cara-cara lain. Kalau perlu dibuat suaka benih.
c. Persoalan tanah timbul
Keterangan: Di beberapa tempat karena terjadi endapan bahari, dasar
laut di muara-muara sungai menjadi dangkal, akhimya timbul tanah
tanah baru. Perlu diadakan tentang peruntukan tanah baru sebelum
menjadi sengketa.
133