Page 221 - Mozaik Rupa Agraria

Sebastian, menjelaskan masalah-masalah laten dari diskriminasi
etnis dan ras yang ia sandang.
Dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa:
Perubahan Persepsi tentang Cina 1755-1825, sejarawan Peter Carey
menjelaskan, kesenjangan ekonomi yang makin lebar.

Di Indonesia tidak lagi bisa dijawab dengan kebijakan
pribumi/nonpribumi, karena masalahnya bukan pribumi dan
non pribumi, masalahnya adalah sistem ekonomi yang sarat
kapitalisme dan kolonialisme.

Rekomendasi KOMNAS HAM dan tuntuan para penyintas
agar Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 dicabut oleh Gubernur
disambut kecemasan pendukung kebijakan, mereka khawatir
etnis Tionghoa di DIY akan jadi semakin kaya. Kekhawatiran
ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh UUPA yang membatasi
penguasaan dan pemilikan tanah untuk setiap subyek hak, baik
WNI maupun badan hukum, sebab tanah mempunyai fungsi
sosial.

Diskriminasi etnis dan ras yang ditimbulkan dari penerapaan
Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 akan terus-menerus merawat
konflik agraria dan HAM di DIY jika tidak diselesaikan. Demi
memenuhi asas legal dan kepastian hukum, Prof. Ni’matul Huda
berpendapat, “Karena Instruksi itu bukan peraturan perundang-
undangan, yang bisa dilakukan executive review atau pencabutan
oleh lembaga yang membentuk. Atau, Instruksi itu harus diubah
menjadi Peraturan Daerah (Perda) atau Perda Istimewa.”
Solusi selain penerbitan Peraturan Perundangan yang
menegaskan pelarangan terhadap etnis tertentu untuk memiliki
tanah ialah pencabutan Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 diiringi
pemberlakuan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah bagi
kelompok yang mempunyai aset melampaui batas sebagaimana

208 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang