Page 218 - Mozaik Rupa Agraria
P. 218
buang energi toh bisa pinjam nama. Sedangkan yang mendukung
hanya di balik layar saja. Alasan kurang lebih tidak berani
menentang penguasa terang-terangan.”
Apakah ada hambatan politik dari perjuangan hukum yang
sudah terang-benderang duduk perkaranya ini?
“Secara politik BPN tidak memiliki kemauan untuk menghapus
diskriminasi pertanahan di DIY, di mana BPN masih menjalankan
praktik pribumi dan non pribumi. BPN selalu merujuk kepada
Keraton sebagai upaya membenarkan perbuatannya, padahal BPN
adalah lembaga resmi negara yang mengurus tentang pertanahan.
Keraton tidak diberikan kewenangan untuk mengurus tanah yang
bukan milik Keraton.” ujar narasumber yang enggan ungkap
identitasnya.
Sunarsih dan Sofyan satu tanah ruang dengan seluruh WNI,
namun untuk memerangi diskriminasi sesama WNI ternyata
seluruh WNI belum satu darah juang.
Pribumi/Non Pribumi: Rasionalisasi Rasialisme
Willie Sebastian, Ketua Gerakan Anak Negeri Anti
Diskriminasi (GRANAD), menerima telepon dari orang tak
dikenal.
“Bapak memusuhi Kraton?”, tanya seseorang itu, setelah
memastikan identitas Wille Sebastian.
“GRANAD tidak ada urusan dengan Kraton, tetapi dengan
Gubernur DIY” jawab Willie Sebastian, “apakah Bapak kerabat
Kraton?”, Willie balas bertanya.
“Bukan”
“Kok protes?” tanya Willie
“Saya mau bela Kraton”, jawab orang itu.
Hak Asasi Manusia dan Agraria 205
