Page 222 - Mozaik Rupa Agraria

diatur UUPA Pasal 7 dan 17, dan/atau pengabaian Instruksi Kepala
Daerah DIY oleh BPN karena bukan produk hukum apapun.
Handoko berharap agar pemerintah pusat turun ke DIY
menyelesaikan persoalan diskriminasi etnis dan ras dalam bidang
pertanahan ini, sebab tidak mungkin dilakukan pemerintah daerah
karena situasi yang khas. Di DIY, Kasultanan Yogyakarta dan
Kadipaten Pakualaman biasa memberikan gelar kebangsawanan
kepada para pejabat pemerintah, tokoh publik, bahkan akademisi
misalnya:
Kepala Kanwil BPN Propinsi DIY (Arie Yuriwin, SH, MSi
atau Nyi Raden Riya Kismanggalawati), Kepala BPN RI 2009-2014
(Hendarman Supandji atau KRT Panjiwidura), Kepala Kejaksaan
Tinggi DIY (Ali Mutohar alias Kanjeng Mas Tumenggung/KMT
Nitiwidyaksa); Kepala Kantor Wilayah Pajak DIY (Djangkung
Sudjarwadi alias KMT Wasitapranadipura); Guru Besar Sejarah
UGM (Prof. Dr. Djoko Suryo alias KRT. Suryohadibroto); dan
advokat swasta yang selalu dipercaya Keraton (Dr. Achiel Suyanto,
SH alias KRT. Nitinegoro). Tentu saja para anggota Parampara
Praja, diantaranya Suyitno, SH; Prof. Amin Abdullah, Prof. Dr.
Mahfud MD; dan Prof. Dr. Edy Suandy Hamid.

Jika masalah ini dibiarkan menggantung tanpa keadilan di
ujung maka bayang-bayang ketidakhadiran HAM menghantui DI
Yogyakarta. Apakah diskriminasi etnis dan ras dijadikan isu yang
terus-menerus dirawat untuk kepentingan kelompok tertentu?

Hak Asasi Manusia dan Agraria 209