Page 401 - Mozaik Rupa Agraria

bahwa kakaknya keturunan Tionghoa dari jalur ibunya, sedangkan
dirinya keturunan Arab. Makna dari saling silang etnis dan ras
dalam pusat kekuasaan Jawa ini ialah identitas Jawa tidak tunggal.
Jawa tidak bisa ditafsirkan semata-mata menurut kepentingan
kekuasaan dominan.
Didukung berbagai argumen di seputar isu nasionalisme
dan Keistimewaan DIY, Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No
K898/I/A/1975 (selanjutnya disebut Instruksi 1975) yang melarang
pemberian hak milik tanah bagi WNI Non pribumi dipertahankan
pemberlakuannya dan dikukuhkan keberadaannya, baik oleh
Pemerintah Daerah DIY; BPN Kantor Wilayah DIY; Kantor
Pertanahan kabupaten dan kota dan Menteri Agraria 2015.
Akibat surat itu, WNI yang aktanya berkode 1917 dan 1849
dilarang mempunyai hak milik atas tanah di DIY dengan alasan
memberi kesempatan bagi pribumi miskin. Namun, kebijakan
ini tidak berlaku bagi etnis Arab yang dianggap sebagai pribumi
karena diasumsikan sebagai muslim. Tidak peduli istilah WNI
Non Pribumi atau WNI Keturunan Asing tidak ada dalam UU
Kependudukan yang berlaku, tidak dikenal dalam UU Agraria,
dan pemberlakuan Instruksi 1975 itu melanggar UUD NRI
1945 pasal 28; UU HAM; UU Penghapusan Diskriminasi Etnis
dan Ras; dan UU Keistimewaan DIY. Komisi Nasional HAM RI
sudah dua kali memberikan rekomendasi kepada Gubernur DIY
untuk mencabutnya atau menyatakannya tidak berlaku, namun
diabaikan. Keputusan Mahkamah Agung atas uji materi terhadap
Instruksi 1975 ialah Instruksi 1975 tidak termasuk perundang-
undangan sehingga tidak dapat dilakukan uji materi terhadapnya.
Keputusan Mahkamah Agung atas PTUN terhadap Instruksi 1975
menyebutkan Instruksi 1975 bukan termasuk kebijakan sehingga
tidak dapat digugat melalui PTUN. Meskipun bukan perundang-
undangan dan kebijakan, Instruksi 1975 diberlakukan selama
lebih 40 tahun di seluruh DIY.

388 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang