Page 396 - Mozaik Rupa Agraria

2.867 Sertipikat Hak Milik). Dinas ini dibentuk Pemda DIY
untuk melayani kepentingan Kesultanan dan Kadipaten
dalam hal inventarisasi, identifikasi, dan mendaftarkan
tanah-tanah yang akan dimiliki dengan status SG atau PAG
kepada lembaga pertanahan negara, melengkapi tugas BPN
yang berada di bawah kewenangan menteri Agraria dan Tata
Ruang. Dalam Accumulation by Dispossession, Dispertaru
adalah eksekutor lapangan berlabel negara.

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Wilayah BPN DIY,
dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
BPN bertugas melegitimasi SG dan PAG dengan menerbitkan
Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Kasultanan atau
Kadipaten Pakualaman. BPN tidak berhubungan secara
struktural dengan Gubernur karena BPN perpanjangan
dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Namun, BPN
di DIY dalam praktiknya patuh pada Gubernur DIY atau
kepada Sultan Hamengku Bawono ka-10 sebagai raja karena
terdapat relasi Politik Patrimonial antara raja dengan para
pejabat struktural NKRI di DIY, melalui relasi Sultan-Abdi
Dalem. Arie Yuriwin, SH atau Kanjeng Raden Tumenggung
(KRT) Nyi Kismo Manggalawati, mantan Kepala BPN
Kantor Wilayah DIY adalah abdi dalem Sultan, demikian
pula mantan Kepala BPN RI Hendarman Supandji. Ketika
Hamengku Buwono tidak bisa memerintah pejabat negara
RI dalam kedudukannya sebagai kepala daerah, maka ia bisa
memerintah abdi dalemnya dalam kedudukannya sebagai
Sultan. Abdi Dalem Sultan tidak hanya meliputi pejabat
struktural BPN tetapi juga Bupati hingga kepala dusun,
kepala kejaksaan, akademisi, pegiat LSM, pelaku bisnis dan
pejabat militer/kepolisian.

Gerakan dan Perjuangan Agraria 383