Page 394 - Mozaik Rupa Agraria

Kesultanan dan Pakualaman produk UU Keistimewaan DIY
di bawah kedaulatan NKRI, berbentuk badan hukum swasta
dalam fungsi warisan budaya (Badan Hukum Warisan Budaya,
BHWB) sehingga memungkinkan menjadi subyek hak milik
atas tanah, dan baru lahir tahun 2012. Pemimpin kedua BHWB
ditetapkan sebagai Gubernur (Sultan) dan Wakil Gubernur
(Paku Alam). Khusus Kesultanan, ketika menjabat sebagai
Gubernur DIY Herjuno Darpito bergelar Hamengku Buwono
X (berdasar Perjanjian Giyanti 1755) dan ketika menjabat
sebagai Sultan ia bergelar Hamengku Bawono Ka-10 (berdasar
Sabda Raja 2015).
Selain sebagai kepala daerah, posisi Sultan dan Paku Alam
juga sebagai pemimpin kebudayaan dan pebisnis. Catatan
mengenai kerajaan bisnis yang terkait Kesultanan dan
Pakualaman sudah ditulis oleh Richard Robinson (2012)
7
dan George Junus Aditjondro (2011) . Kepentingan ekonomi
8
politik Kesultanan dan Pakualaman dalam Keistimewaan DIY
adalah kepemilikan atas tanah di seluruh DIY dan kontrol
terhadapnya melalui tata ruang. Tanah-tanah yang dimiliki
oleh Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman disebut Tanah
Kasultanan (Sultanaat Grond, SG) dan Tanah Kadipaten
(Paku Alamanaat Grond, PAG), pengertian dan batasannya
tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY No 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan
dan Tanah Kadipaten.
Sebelum UU Keistimewaan DIY diterbitkan, pihak yang
menggunakan tanah-tanah yang dianggap sebagai SG
maupun PAG diwajibkan memegang surat pinjam pakai

7 Robinson, Richard. 2012. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia (Terjemahan
Indonesia: The rise of Capital). Depok. Komunitas Bambu
8 Aditjondro, George Junus. SG dan PAG Penumpang Gelap RUUK (epilog) dalam Warso Gurun
(ed). 2013. Menanam Adalah Melawan. Yogyakarta: Paguyuban Petani Kulon Progo-Tanah Air
Beta

Gerakan dan Perjuangan Agraria 381