Page 220 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

dilakukan secara sentral, integral dan serentak. Unsur keserentakan
ini sebenarnya mengandung unsur yang positif, karena pelaksanaan
pembaruan agraria untuk golongan penguasa tanah di mana pun
juga tidak menyenangkan dan merupakan pengorbanan.
Oleh karena itu, pembaruan agraria sebaiknya dilakukan seren-
tak dan dalam periode yang sesingkat mungkin. Semakin baik aparat
perencana, pelaksana dan pengawas—termasuk pengadilan yang
“bersih”, semakin besar wibawa penguasa, dan kemungkinan akan
dituruti oleh masyarakat luas. Disadari bahwa pembaruan agraria
sesungguhnya arena pemerdekaan kehidupan petani dan kaum mar-
ginal lainnya.
Dikemukakan Gunawan Wiradi (2000) bahwa hampir semua
pembaruan agraria yang dilakukan atas dasar kedermawanan peme-
rintahan di berbagai negara menemui masalah keberlanjutan sehing-
ga begitu minat dan kepentingan pemerintah berubah, habislah hasil-
hasil positif dari pembaruan agraria.

Agenda inklusif
Untuk itu perlu dipikirkan suatu pembaruan agraria yang tidak
meninggalkan rakyat, sekaligus menggunakan momentum politik
yang tersedia untuk mempercepat pembaruan agraria. Ini penting,
mengingat pembaruan agraria tidak berhenti pada fase landreform
dalam arti redistribusi penguasaan tanah belaka, melainkan upaya
yang lebih menyeluruh, yakni pengaturan pemanfaatan, terutama
penyediaan dan perlindungan atas infrastruktur untuk kebutuhan
produksi dan konservasi yang berkelanjutan.
Langkah-langkah pembaruan kebijakan (policy reform), ditem-
patkan sebagai anak tangga untuk memperkuat rakyat. Oleh sebab
itu, pengorganisasian masyarakat, dalam makna membangun serikat-
serikat rakyat petani dan nelayan di desa-desa, revitalisasi lembaga
adat yang demokratis, penguatan kaum miskin di perkotaan, dan
lainnya menjadi mutlak seiring perubahan kebijakan. Organisasi
rakyat inilah yang akan menjadi penopang dan pendorong gerak

201