Page 223 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

dipicu oleh sikap pejabat BPN kala itu sulit dilupakan. Pahit nan-
membekas.

Babak titik balik
Periode 1999-2001, KPA punya konsep kuat dan organisasi yang
cukup untuk mendorong pelaksanaaan reforma agraria. Upaya
membantu pemerintah untuk menempuh reforma agraria segera
dilancarkan.
Terbitnya Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam tak lepas dari usaha
yang dilakukan KPA dan organ rakyat lainnya. Tap MPR ini jadi
dasar legal baru bagi reforma agraria selain UUPA 1960.
Presiden Abdurrahman Wahid nyaris membubarkan BPN.
Departemen Sosial dan Departemen Penerangan ditiadakan di era
Gus Dur. BPN lolos setelah mengadopsi konsep pembaruan agraria
sebagaimana dirumuskan KPA di babak tegang tadi. BPN pernah
mempublikasikan gagasan pembaruan agraria—isinya mirip yang
dirumuskan KPA, dan kenapa BPN masih relevan. Hal inilah yang
mengubah sikap Gus Dur atas BPN sehingga BPN selamat dan ber-
tahan hidup hingga sekarang. Di satu sisi luka masih menganga
akibat perlakuan pejabat BPN di masa lalu. Tapi di lain sisi, KPA
senang gagasannya diadopsi.
Dilema kembali menghantui BPN saat pembagian kewenangan
Pusat dengan Daerah. UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
mengantarkan BPN ke persimpangan. BPN dituntut mendesentra-
lisasi diri untuk menyerahkan kewenangannya ke daerah. Namun,
kuat juga kehendak tetap sentralisisasi dengan proporsionalisasi
pembagian kewenangan pusat-daerah. Keppres 34/2004 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan produk Presiden Megawati
Soekarnoputri merinci kewenangan BPN pusat dan daerah. Namun
interpretasi beragam atas Keppres ini masih berlanjut. Konflik kewe-
nangan kebijakan pertanahan pusat dan daerah menyeruak. Tarik
menarik kepentingan dalam tubuh BPN membuahkan disorientasi

204