Page 354 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

gai landasan idealisasi atas gerakan reforma agraria yang sejati (genu-
ine agrarian reform). Muncul pertanyaan: sejauh mana kondisi prasya-
rat di Indonesia saat ini? Kalau mau jujur, keenam prasyarat tadi
pada kenyataannya memang belum sepenuhnya mantap tersedia.
Ada dua pilihan. Pertama, menunggu semua prasyarat terpenuhi
terlebih dahulu baru reforma agraria dijalankan. Atau, kedua, segera
laksanakan dengan kekuatan yang ada sambil berusaha memenuhi
prasyarat yang diperlukan?
Penulis condong tidak (lagi) menunggu. Setidaknya, kemauan
politik pemerintah dan kekuatan organisasi rakyat kini mulai tumbuh
berkembang maju. Keduanya batu pijak untuk memenuhi prasyarat
lainnya.

Komitmen pemerintah
Kemauan politik Presiden RI untuk memulai pelaksanaan refor-
ma agraria dan keseriusan Badan Pertanahan Nasional RI meru-
muskan model praktis reforma agraria sebagaimana ditugaskan
Perpres 10/2006, patut diapresiasi positif. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dalam pidato politik (31 Januari 2007), menyatakan bang-
sa ini menghadapi tiga masalah mendasar: tingginya tingkat kemis-
kinan, pengangguran, dan besarnya utang pemerintah. Menurut
Presiden, ketiga masalah itu mengalir dari masa lalu yang menjadi
tantangan bersama masa kini.
Lalu, presiden mengabarkan: mulai tahun ini pemerintah akan
membagikan tanah bagi rakyat miskin. Tanah yang dibagikan tersebut
berasal dari hutan konversi maupun tanah-tanah lain yang secara
hukum bisa dibagikan. Kebijakan reforma agraria akan dilakukan
dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ring-
kasnya, “Reforma agraria mutlak untuk dilakukan...,” demikian
komitmen RI-1.
Agenda strategis pemerintah ini perlu diapresiasi, dikaji substan-
sinya sekaligus dikawal kritis implementasinya. Yang juga cukup
melegakan, ditengarai juga kecenderungan meningkatnya perhatian

335