Page 359 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

tanah seluas 1,1 juta hektar yang berasal dari sumber lainnya (Jurnal
Nasional, 21/5/2007). Dalam konteks legislasi, pemerintah dan DPR
sepakat mempertahankan UUPA (29/1/2007). UUPA dinilai relevan
dan mendesak dijalankan. Hal ini jadi momentum kembali ke khitah
semangat UUPA secara konsekuen. Dalam rumusan Joyo Winoto,
Kepala BPN, UUPA adalah payung hukum dan dasar dari pelaksa-
naan reforma agraria di Indonesia (Reforma Agraria dan Keadilan
Sosial, 2007:18).
Yang paling luar biasa, dalam pidato politik Presiden RI (31/1/
2007) dicetuskan rencana pelaksanaan reforma agraria mulai 2007.
Presiden menegaskan, reforma agraria akan dijalankan dengan prin-
sip “tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat”. Komitmen Pre-
siden ini kunci yang mutlak dibutuhkan di negara mana pun. Telah
pula digelar rapat kabinet khusus membahas reforma agraria (22/5/
2007). Ini sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Rapat kabinet
yang berujung pada komitmen jajaran kabinet jadi jembatan sinergitas
pemerintahan dalam menyukseskan reforma agraria.
Pemerintah melalui BPN menyusun Rancangan Peraturan (RPP)
Pemerintah Reforma Agraria. RPP ini di antaranya bertujuan menata
kembali ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pe-
manfaatan tanah dan mengurangi sengketa dan/atau konflik perta-
nahan dan keagrariaan. Nantinya, PP Reforma Agraria jadi payung
hukum operasional bagi Program Pembaruan Agraria Nasional. Apa-
kah dengan demikian reforma agraria segera berjalan?

Kerikil dan duri
Ternyata dinamika yang istimewa itu belum memastikan reforma
agraria terlaksana. Berbagai sinyal positif yang menyala tahun 2007
masih dihadapkan pada kerikil dan duri. Sementara payung hukum
operasional reforma agraria belum tuntas, lahir aneka produk legislasi
yang menyandera reforma agraria. Misalnya, UU Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, yang memberi hak atas tanah bagi investor
dalam waktu nyaris seabad, jelas menutup akses rakyat atas tanah.

340