Page 355 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

sejumlah menteri, para gubernur, bupati/wali kota dan jajarannya
untuk menyukseskan reforma agraria.
Para pejabat pusat-daerah mulai berupaya menjadikan reforma
agraria sebagai bagian dari agenda dan program kerja di lingkup
kelembagaan mereka. Penulis mendengar sendiri kesediaan Gubernur
Gorontalo, Bengkulu, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan bebe-
rapa yang lain untuk menjalankan reforma agraria di provinsinya.
Dinamika ini tentu mesti kita letakkan sebagai upaya menuju
terciptanya keadilan agraria, di mana tidak ada ketimpangan dalam
pemilikan penguasaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam
lainnya, sebagai wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Komitmen ini tampak mulai tumbuh subur di jajaran pe-
merintahan sepanjang 2006-2007 ini. Soalnya, sejauh mana komitmen
ini diaktualisasikan ke dalam program konkret secara nasional sam-
pai di daerah? Bagaimana reforma agraria tak sekadar wacana, tapi
membumi nyata di lapangan. Inilah tantangan pokok sebenarnya.
Penulis percaya kekuatan rakyat selalu terjaga. Jangan pernah
meremehkan kekuatan rakyat dalam agenda nasional menyangkut
hajat hidup bangsa. Tak pantas menganggap rakyat bodoh hanya
karena jarang bicara tentang reforma agraria. Rakyat terjaga, sehingga
tak ada satu pun kebijakan negara yang lolos dari mata hati mereka.
Rakyat adalah ibu kandung dari negara, sehingga tak mungkin ada
negara jika rakyat tak pernah ada. Karenanya, reforma agraria yang
kita maksud harus meletakkan kekuatan rakyat sebagai penentu, bu-
kan pelengkap apalagi penderita.
Sejumlah indikasi positif menandai kemajuan kalangan rakyat
yang kondusif bagi pelaksanaan reforma agraria. Mulai meluasnya
pembentukan serikat-serikat petani nasional, regional dan lokal men-
jadi isyarat penting pemenuhan prasyarat kekuatan rakyat bagi refor-
ma agraria. Sekadar contoh, di level nasional telah berdiri: Federasi
Serikat Petani Indonesia, Serikat Tani Nasional, Aliansi Petani Indo-
nesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Dewan Tani Indonesia, dan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tiap organisasi tani nasional

336