Page 369 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin
bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan
martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Dan
Pasal 13, ayat 2 menyebutkan, “Pemerintah mencegah adanya usaha-
usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseo-
rangan yang bersifat monopoli swasta”.
Selain konsisten pada amanat UUPA, substansi revisi PP 36/
1998 haruslah seiring sejalan dengan penyusunan peraturan opera-
sional UUPA untuk pelaksanaan reforma agraria—dalam hal ini Ran-
cangan PP tentang Reforma Agraria. Revisi tanah telantar akan turut
memastikan tersedianya tanah-tanah segar objek reforma agraria.
Semua objek reforma agraria jelas harus layak secara sosial, eko-
nomi, ekologis, dan yuridis. Tanah jangan jadi komoditas. Tanah tak
boleh jadi objek spekulasi dan dihindarkan dari penyia-nyiaan. Pene-
lantaran tanah, apapun alasannya, tak bisa ditoleransi karena poten-
sial menutup akses dan kesempatan bagi bangsa ini untuk membe-
baskan diri dari belenggu pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan.
Agar aturan baru mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah
telantar dapat efektif dijalankan mutlak perlu kejujuran dan konsis-
tensi semua pihak.
Pemegang hak atas tanah harus ikhlas menyerahkan kembali
tanah yang “dikuasainya” tapi tak digarapnya kepada negara untuk
digunakan bagi kepentingan bangsa secara lebih luas. Petani sebagai
penerima manfaat pun harus setia mengerjakan tanah dan pantang
memperjualbelikannya.
Menelantarkan tanah pertanda kita tak pandai mensyukuri nik-
mat. Karena tanah tidur bikin rakyat menganggur dan tanah telantar
bikin rakyat lapar. Maka permudahlah cara penetapan tanah telantar
lalu jadikan sebagai objek reforma agraria guna memindahkan rakyat
dari bencana pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan. ***

350