Page 371 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

negara industri maka arah pembangunan nasional haruslah menuju
negara industri.
Kedua, pandangan yang ingin mempertahankan ciri agraris ma-
syarakat yang didasarkan atas pertimbangan kondisi wilayah negara
kita yang kaya sumber-sumber alam sebagai keunggulan komparatif
dalam persaingan global. Ketiga, pandangan jalan tengah, sekalipun
menuju industrialisasi namun tak harus melenyapkan ciri agraris.
Pertanian harus jadi tulang punggung penopang industri. Sebelum
Orde Baru, landreform basis pembangunan disertai “Pancalogi”:
edukasi, irigasi, intensifikasi, industrialisasi, dan transmigrasi.
Wiradi menilai gagasan lahan abadi cermin pemikiran prag-
matis, didorong kondisi yang menuntut solusi segera. Ini wajar dan
baik, namun perlu diberi landasan arah pembangunan dan titik tolak-
nya agar implikasinya dapat diantisipasi dan tak menabrak agenda
reforma agraria.

Penyelarasan substansi
Klausul tujuan kedua draft kebijakan ini punya banyak irisan
penting. Tujuan RUU Lahan Abadi (draft ke-V) dan RPP Reforma
Agraria (draft ke-VI) mengandung sejumlah kata kunci: lahan;
pangan; petani; lapangan kerja; ekologis/lingkungan; ketimpangan;
kemiskinan; sengketa/konflik. Karena keduanya memiliki banyak
irisan tujuan, maka sinergi dan sinkronisasi jadi sangat logis dan
objektif.
Sayangnya payung hukum kedua rancangan ini “bermasalah”.
Dalam RUU Lahan Abadi, yang diingat hanya UUD 1945 (Pasal 20
ayat [1], Pasal 21, Pasal 33), dan UU No 26/2007 tentang Penataan
Ruang, sementara UU No.5/1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) tak
dirujuk. Adapun RPP Reforma Agraria, walaupun UUPA dirujuk,
namun banyak UU yang substansinya kontroversial dan meng-
gunting UUPA malah dirujuk. Eksistensi UUPA tak pantas diabaikan
dalam penyusunan kebijakan pertanahan dan “perlahanan”.
Eksistensi UUPA juga riskan jika dicampuradukkan dengan produk

352