Page 372 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

legislasi yang isinya tak simetris dengan UUPA. Idealnya UUPA jadi
ruh yang menjiwai.
Karena kedua kebijakan ini mengatur objek yang sama (tanah)
maka keduanya wajib sinkron. Walaupun RUU Lahan Abadi khusus
akan mengatur tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian
pangan, tapi tak boleh abai desain makro kebijakan penatagunaan
pertanahan melalui reforma agraria. Jangan ada tumpang tindih objek
karena bisa meletupkan konflik. Perumus kebijakan perlu meletakkan
pengaturan objek tanah (lahan) dalam rangka menuntaskan ketim-
pangan dan sengketa pertanahan.
Kedua rancangan kebijakan ini juga dipastikan akan menyentuh
subjek yang sama, yakni kaum tani. Keduanya mesti melindungi dan
meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani tak bertanah
dan petani gurem. Diperlukan pengaturan yang memastikan perlin-
dungan dan penyejahteraan petani itu dilakukan menyeluruh. Mesti
dihindari adanya “anak emas” dari suatu kebijakan yang hanya
menguntungkan “petani berdasi”, sementara “petani miskin” makin
tersingkir karena jadi “anak tiri”. Pemihakan perlu dipertegas bagi
petani terbawah, yang asetnya terbatas, dan aksesnya minim.
Dibutuhkan kelembagaan kuat untuk memproteksi lahan per-
tanian dari gerusan konversi. Kerangka kebijakan lahan pertanian
yang disusun pemerintah pusat efektivitasnya akan sangat diten-
tukan oleh kemauan dan kemampuan pemerintah daerah. Hal yang
sama juga dengan pelaksanaan reforma agraria. Walapun butuh lem-
baga khusus yang merancang persiapan dan memimpin pelak-
sanaannya, tetap saja peran aktor pemerintahan di berbagai level
menentukan keberhasilan reforma agraria.
Bagaimana pun, kebijakan ini hendaknya mudah ditempuh,
diterima banyak kalangan dan efektif mengapai tujuan. Mengingat
dan menimbang begitu banyak kemiripan substansial antara RUU
Lahan Abadi dengan RPP Reforma Agraria, kenapa tak diputuskan
saja satu produk legislasi yang komprehensif, semisal UU Reforma
Agraria di bawah naungan UUPA 1960. ***

353