Page 385 - Kembali ke Agraria

Sinar Harapan, 18 Februari 2008

Hantu Liberalisme Pertanahan

ENYUSUL kesepakatan pemerintah dan parlemen (29 Januari
M2007) untuk mempertahankan UU No 5/1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), kini pemerintah
melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI sedang menggodok
RUU tentang Pertanahan. Inisiatif penyusunan RUU Pertanahan
perlu dicermati dalam dua konteks yang paradoksal.
Pertama, sebagai upaya lebih lanjut pemerintah dalam menyiap-
kan dasar hukum baru bagi pelaksanaan reforma agraria, sebagai-
mana dijanjikan Presiden Yudhoyono mulai tahun 2007. Yang kedua,
bagian dari grand design liberalisasi pertanahan lewat produk legislasi
yang justru menghambat realisasi reforma agraria. Keduanya seperti
air dan minyak, namun keduanya potensial.
Di koran ini, penulis pernah mengingatkan jika pemerintah
konsisten ingin melaksanakan reforma agraria, memang dibutuhkan
legislasi (setingkat UU) yang secara operasional mengatur apa dan
bagaimana reforma agraria dijalankan (Sinar Harapan, 15/02/07).
Eksistensi UUPA, terutama menyangkut pasal-pasal prinsipilnya
tetap relevan dijadikan rambu-rambu dasar bagi reforma agraria (Sinar
Harapan, 15/06/04).
Yang patut diwaspadai ialah substansi legislasi pertanahan
jangan sampai jadi produk politik yang mengganjal reforma agraria.
Harus dicegah bahwa pertanahan jadi urusan sektoral yang lepas
konteks dari keagrariaan utuh yang menyangkut semua bidang

366