Page 399 - Kembali ke Agraria
P. 399

Usep Setiawan

            (HPH) dan sejenisnya mendesak diaudit sebagai langkah awal dalam
            meletakkan dasar baru penguasaan dan pengelolaan hutan di Tanah
            Air.
                Hemat penulis, kita perlu belajar dari Serikat Petani Pasundan—
            organisasi tani independen berbasis di Garut, Ciamis dan Tasikma-
            laya—Jawa Barat, yang mencoba mencari jawaban sendiri atas keru-
            mitan pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan. SPP telah
            berusaha melakukan pemulihan kerusakan hutan, sehingga sulit
            menyimpulkan ia sebagai biang kerusakan hutan. SPP juga akan
            terus melakukan penataan lingkungan dalam upaya mengembalikan
            fungsi hutan. Beberapa wilayah yang dianggap berhasil mengemba-
            likan fungsi hutan secara swadaya: Desa Sagara, Kaledong, dan
            Cipaganti (Garut), Desa Nagrog, Cigalontang, Cipatujah, Cikatomas,
            dan Taraju (Tasikmalaya), Desa Cikujang, Margaharja dan Bangun-
            karya (Ciamis).
                Setelah sempat berseteru di media massa, akhirnya Agustiana
            (Sekjen SPP) dan Susno Duadji (Kapolda Jabar) bersepakat untuk
            saling bahu-membahu dalam mencegah laju kerusakan hutan di Jabar
            dan mengembalikan fungsi ekologisnya. Dan dalam hal ini, SPP akan
            menjadi garda terdepan penyelamatan hutan di Jabar. SPP akan mem-
            bangun kerja sama dengan semua pihak dalam mengembangkan
            program reboisasi atau penghijauan, serta secara khusus akan mendi-
            dik dan membentuk Laskar Penyelamat Hutan (Siaran Pers SPP, 25/
            06/08).
                Dengan begitu, SPP telah memberi contoh yang baik dalam
            pengelolaan lahan secara mandiri sehingga membanggakan secara
            sosial, produktif secara ekonomis dan lestari secara ekologis. Dalam
            konteks yang lebih luas, selama ini SPP telah jadi contoh inisiatif
            rakyat realisasi reforma agraria secara partisipatif.***










            380
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404