Page 394 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

untuk kemakmuran rakyat dalam sistem perekonomian berbasis eko-
nomi kerakyatan.
Kedua, kekhawatiran berlangsungnya capital flight karena dibo-
lehkannya pemindahan aset kapan dan di mana pun (Pasal 8) diang-
gap tidak beralasan oleh MK. Padahal, fakta di lapangan menunjuk-
kan, repatriasi aset berkorelasi langsung dengan kebijakan pemutusan
hubungan kerja secara massal. MK menyatakan, masalah penguasaan
atas tanah akan dikembalikan pada UUPA 1960. Dalam praktik, UUPA
1960 tak pernah dicabut, tetapi tidak pula dijalankan. Yang justru
berjalan adalah UU sektoral yang lebih menguntungkan modal inter-
nasional.
GERAK LAWAN mengingatkan para hakim konstitusi, peme-
rintah, parlemen, partai politik, dan pengusaha agen modal inter-
nasional untuk bertanggung jawab atas terjajahnya Indonesia, masif-
nya konflik agraria, PHK massal, kelaparan dan penderitaan rakyat,
menyusul putusan atas UUPM ini.

Kembali ke UUPA
Bagi penulis, pembatalan klausul UUPM yang secara langsung
menyentuh substansi UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (UUPA) patut diapresiasi dan diberi jalan alternatif.
Paling tidak, pembatalan ketentuan tentang hak guna usaha (95 ta-
hun), hak guna bangunan (80 tahun), dan hak pakai (70 tahun) seba-
gai pintu masuk bagi raksasa kapital asing di republik ini kini tertu-
tup sudah.
Lebih lanjut, pembatalan Pasal 22 UUPM membawa konsekuensi
yang menuntut perhatian para pembentuk kebijakan (legislasi)
nasional. Setidaknya tiga tantangan menanti di depan mata. Pertama,
perlu pengukuhan kembali semangat, posisi, dan eksistensi UUPA
sebagai dasar hukum segala legislasi dan peraturan operasional ter-
kait tanah, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-
nya.
Kedua, karena UUPA adalah payung, maka seluruh produk

375