Page 396 - Kembali ke Agraria
P. 396

Sinar Harapan, 12 Agustus 2008








                   Belajar dari Serikat Petani Pasundan








                   ELUM lama ini, ratusan petani dari Jawa Barat menuntut
               Bpembubaran Perhutani, karena Perhutani telah menjadikan
               kaum petani sebagai kambing hitam yang dituduh melakukan aksi
               pembalakan liar (23/06/08). Agustiana dan Serikat Petani Pasundan
               (SPP) yang dipimpinnya sontak menjadi sumber pembicaraan publik
               setelah dituduh sebagai dalang pembalakan liar di Jawa Barat oleh
               Kapolda Jawa Barat Susno Duadji (Pikiran Rakyat, 18/06/08).
                   Ikhwal operasi pemberantasan illegal logging yang digencarkan
               Kepolisian Daerah (Polda) Jabar tak seorang pun antipati. Terlebih
               lagi, pemulihan hutan yang rusak parah tengah jadi fokus perhatian
               pemerintah provinsi Jabar di bawah pemimpin baru, Ahmad Herya-
               wan (gubernur) dan Dede Yusuf (wakil gubernur). Yang perlu dijer-
               nihkan ialah cap negatif terhadap gerakan rakyat (tani) yang memper-
               juangkan haknya atas tanah melalui jalan reforma agraria. Ketau-
               ladanan Agustiana dan SPP selama belasan tahun dalam memper-
               juangkan reforma agraria tak boleh hancur oleh tuduhan busuk
               sebagai perusak hutan.
                   Bagi penulis, perdebatan mengenai pengelolaan hutan adalah
               persoalan bersama yang harus ditilik dari berbagai sudut pandang.
               Berangkat dari polemik tentang siapa dalang perusakan hutan di
               Jabar, kita perlu menengok paradigma kebijakan pengelolaan hutan
               sebagai cermin dari problem agraria dan sumber daya alam (SDA)
               yang menanti perombakan total.

                                           377
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401