Page 393 - Kembali ke Agraria
P. 393
Kompas, 17 April 2008
Kuasa Modal dan Reforma Agraria
ANGGAL 25 Maret 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan
Tuntuk memenuhi sebagian dari tuntutan judicial review UU No
25/2007 tentang Penanaman Modal. Mahkamah Konstitusi (MK)
hanya membatalkan Pasal 22, terkait hak atas tanah yang tertuang
dalam UU ini. Selebihnya, UU ini dianggap konstitusional.
Keputusan MK ini ditanggapi seragam. Uniknya, yang kecewa
bukan hanya penggugat, tetapi juga yang mendukung UU ini. Ka-
langan investor menganggap keputusan MK ini memupuskan ha-
rapan mereka untuk menanamkan modal di lapangan agraria (Kontan,
26/5/2008).
Penggugat pun kecewa. Keputusan ini dinilai tidak secara kese-
luruhan menganulir “kesesatan” ideologis yang tercermin dalam
tubuh UU. Dikhawatirkan, Indonesia dengan mudah masuk ke alam
penjajahan baru yang memanjakan investasi asing.
Tidak cermat
Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme-Imperialisme
(GERAK LAWAN)—koalisi lembaga-lembaga penggugat—meman-
dang putusan para hakim konstitusi itu tidak cermat. Pertama, perla-
kuan sama yang tidak membedakan asal negara (Pasal 3) dianggap
konstitusional. Seharusnya, arah pembangunan lebih memprioritas-
kan kepentingan nasional. UUD 1945 tegas menyatakan cabang pro-
duksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara
374
