Page 90 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

80 Di Atas Krisis Sosial-Ekologis Semacam Apa
Megaproyek MP3EI Bekerja?

kala itu untuk dibiarkan saja tanah yang sudah ditebangi. Mereka berpandangan: biar alam saja yang menumbuhkan jenis-
jenis kayu, jangan hanya ditanami satu jenis pohon. Pandangan demikian merupakan hasil pengalaman mereka atas hubu-
ngan transaksi kayu dengan kontraktor perusahaan pengolah kayu di Merauke. Para kontraktor itu akan melakukan tebang
pilih tanpa perlu menanam kembali dan membayar setiap kubik kayu tebangan sebesar seratus ribu kepada tuan dusun.

Hasil sosialisasi pertama dan kedua PT SIS, sebetulnya telah meneguhkan keputusan tokoh di Kampung Zanegi untuk meno-
lak. Namun keputusan itu berubah setelah tokoh kampung Zanegi hendak menyampaikan penolakan itu kepada John Gluba
Gebze, Bupati Merauke saat itu. Perubahan itu dikarenakan di dalam pertemuan itu Gluba mengancam jika mereka menolak
perusahan Medco dan menerima perusahaan lain maka mereka akan hancur. Selain dengan ancaman, Gluba juga memberi-
kan janji kepada orang Zanegi. Selang tak lama sebelum kesepakatan antara perusahaan-para pemilik tanah kampung
Zanegi, John Gluba Gebze datang ke kampung Zenegi dan menjanjikan akan menjadikan kampung Zenegi sebagai kota kecil,
seperi Salor. Pada sosialisasi terakhir/ketiga, pada November 2009, para pemilik dusun menyetujui perusahaan membuka
areal di tanah para pemilik dusun kampung Zanegi.

Interaksi Gluba dan kedua tokoh Kampung Zanegi tidak bisa dilepaskan dari hubungan politik dan adat. Pada Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Merauke di tahun 2005/06, tokoh Kampung Zanegi merupakan salah satu pendukung, pemberi dan
pengumpul suara kemenangan Gluba menjadi bupati Merauke untuk masa jabatan kedua. Selain itu, tak lama setelah Gluba
memenangkan Pilkada Merauke itu, Ia ditahbiskan secara adat dari seluruh Malind Anim di keempat penjuru mata angin.
Prosesi adat itulah yang menegaskan posisi Gluba sebagai pemimpin tertinggi di kalangan Malind-Anim.

Pada awal Desember 2009 penandatangan perjanjian antara para pemilik tanah dan perusahaan dilakukan. Pada waktu itu
para pemilik tanah tidak diberikan waktu untuk membaca surat perjanjian. Perusahaan berkilah harus buru-buru sebelum
hujan. Perusahaan juga uang tunai sebesar 300 juta, sehingga para pemilik tanah mau menandatangani surat tersebut.
Ketika tanda-tangan pun, Agusnata menutupi surat perjanjian itu. Uang tersebut kemudian dibagikan secara merata kepada
seluruh KK dan bujang laki-laki di Kampung Zanegi.

Sesuai dengan perjanjian awal, masyarakat Zanegi hanya mengijinkan pembukaan lahan seluas 3.000 hektar oleh PT SIS.
Setiap tahunnya PT SIS membuka hutan di Zanegi seluas 1.000 hektar. Menurut narasumber yang bekerja di PT SIS, hutan
yang boleh dibabat oleh PT SIS seluas 2.400 hektar, dari yang seharusnya 3.000 hektar. Hal ini dikarenakan sisanya meru-
pakan wilayah konservasi, seperti tempat sakral, dusun sagu, rawa, dll. Hingga Okt 2013, PT SIS tidak melakukan pembuka-
an lahan baru. Aktivitas yang dilakukan selama itu adalah penanaman dan perawatan komoditas tanaman HTI. Hal ini tidak
terlepaskan karena masyarakat Zanegi menolak memberikan lahan baru untuk penebangan kepada PT SIS dikarenakan
harga kubikasi kayu yang sangat rendah, serta Bupati Merauke saat ini, Romanus Mbaraka, Bupati Merauke saat ini, belum
menandatangani RKT PT SIS tahun 2012. Berdasarkan informasi yang diperoleh, alasan Bupati Merauke belum menanda-
tangani RKT 2012 PT SIS dikarenakan Bupati telah menerima keluhan dari masyarakat Zanegi terkait harga kompensasi kayu
yang sangat rendah. Sedang dari pertemuan yang lain penulis memperoleh informasi bahwa Bupati tidak menandatangani
RKT 2012 hanya karena kuatir tertimpa kasus korupsi seperti Bupati Buol, Sulteng dengan perusahaan Hardaya.

7
Masyarakat Zanegi hanya memperoleh harga kubikasi kompensasi kayu sebesar Rp. 2000/m³ dari PT SIS. Harga itupun
masih dipotong sebesar 30% untuk volume kayu yang hilang karena celah pada tumpukan kayu ketika dihitung dan kayu
yang keropos. Besaran kompensasi ini hanya berlaku untuk kayu alam. Sedangkan untuk kayu usaha HTI masyarakat hanya
menerima kompensasi sebesar Rp. 1.500/m³. Dalam suatu laporan media, pihak Medco mengasumsikan bahwa masya-