Page 73 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

UU Pertambangan, UU Pekebunan, UU Penanaman Modal, UU
Sumberdaya Air, dan sebagainya yang secara substansi bertolak
belakang dengan UUPA 1960. 8
Pada awal masa pemerintahan Orde Baru yang sangat bersandar
pada strategi pertumbuhan dan peningkatan nilai devisa negara
melalui ekspor tanaman perkebunan, tidak dapat dilepaskan
peran lembaga finansial global seperti Bank Dunia yang turut
mempengaruhi kebijakan pengaturan di sektor perkebunan.
Pada tahun 1967, Bank Dunia telah mengucurkan kredit untuk
peningkatan mutu dan perluasan perkebunan di Indonesia yang
tercakup di dalamnya perkebunan rakyat. Hingga pada tahun
1973, Bank Dunia mulai memberikan kredit untuk pengembangan
subsektor perkebunan rakyat di Indonesia, terutama perkebunan
rakyat yang membudidayakan tiga komoditas ekspor, yaitu karet,
teh, dan kelapa sawit. Mengikuti pendapat Kemp (1985), Gunawan
et al (1995) mengungkapkan, pembangunan perkebunan yang
didukung dana bantuan Bank Dunia meliputi peningkatan kualitas
perkebunan yang telah ada dan membuka areal baru. Pembangunan
di area perkebunan yang telah ada dilakukan dengan pendekatan

8. Dalam menangani masalah agraria Orde Baru menerapkan pendekatan
“jalan pintas” (By-pass Approach). Pembangunan pertanian didahulukan,
akan tetapi gagasan reforma agraria (RA) ditinggalkan. Yang dijalankan
adalah revolusi hijau namun tanpa reforma agraria. Asumsi dasarnya adalah
bahwa dengan menyelesaikan masalah pangan, yang dianggap sebagai inti
masalah agraria, maka konflik agraria dapat diatasi. Pada saat yang sama,
Orde Baru juga mendorong masuknya arus investasi asing secara besar-
besaran. Hal itu dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang
setinggi-tingginya, dengan akibat bahwa pemerataan dan keadilan sosial
dapat disisihkan terlebih dahulu. Kebijakan Orde Baru memang bertolak
belakang dari kebijakan pembaruan agraria yang dianut oleh pemerintah
sebelumnya. (Wiradi, 2009)

— 54 —