Page 74 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

Unit Pelaksana Proyek (UPP), sementara pembangunan di areal
baru dilakukan dengan pola perusahaan inti rakyat perkebunan
(PIR-Bun). Pendekatan UPP digunakan untuk meningkatkan
produksi perkebunan rakyat. Dalam pelaksanaannya cara UPP
ini sama dengan pelaksanaan program Bimas. Program utama
UPP adalah rehabilitasi dan peremajaan tanaman ekspor serta
peningkatan produksi perkebunan.
Lebih lanjut, Hartveld (1985) dalam Gunawan et al (1995)
menyebutkan, sistem PIR-Bun sendiri mulai diperkenalkan pada
1976 dengan bungkus issu percepatan percepatan pembangunan
untuk menciptakan kesempatan kerja baru bagi para petani yang
tinggal disekitar perkebunan, pemanfaatan lahan marginal dan
kritis, serta pemerataan hasil pembangunan. Hal tersebut sejalan
dengan kebijakan umum Bank Dunia yang dicanangkan untuk
9
memberantas kemiskinan. Meski, seperti yang dikatakan Soetrisno
(1983), proyek perkebunan inti rakyat dapat dipandang sebagai
tindakan “agrarian reform” namun pada prakteknya menyisakan
berbagai masalah. Hasil penelitian Gunawan et al (1985) terhadap
pelaksanaan PIR-Bun di daerah Jawa Barat mengungkapkan, petani-
petani plasma mengalami suatu proses degradasi kesejahteraan
dengan indikasi proses pemiskinan tiga dimensi (ekonomi, politik
dan budaya), dibandingkan sebelum mereka diintegrasikan pada
proyek PIR-Bun.
Dalam perkembangan kapitalisme global, keberadaan HGU
dapat dilihat sebagai apa yang Smith (2005) ungkapkan tentang
hadirnya sistem “pembagian kerja internasional baru” (New

9. PIR merupakan istilah yang diterjemahkan dari Nucleus Estate and Smallholder
(NES) suatu model yang diadopsi atas anjuran Bank Dunia dari konsep
pengembangan pertanian komersial Amerika akhir abad ke-19 (Gunawan
et al, 1985)

— 55 —