Page 79 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

15
dengan migrasi netto yang memiliki tren peningkatan tiap
tahunnya. Data menunjukkan bahwa pada periode sebelum tahun
90an (tahun 71-80an) terjadi kondisi dimana jumlah penduduk
yang keluar dari Kalimantan Selatan lebih besar dibandingkan
dengan penduduk yang masuk. Namun kemudian sejak tahun
1990, jumlah penduduk yang masuk lebih besar dibandingkan yang
keluar dari Kalimantan Selatan seiring dengan tren peningkatan
nilai investasi di Kalimantan Selatan.
Menelusuri kembali perjalanan kebijakan pengelolaan
sumberdaya alam, pasca runtuhnya orde lama berganti rejim
pembangunan orde baru (dan hinga kini terus berlangsung),
ditandai dengan lahirnya beberapa paket UU sektoral terkait
dengan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu, pada era awal
rejim orde baru tahun 70 hingga 80an, strategi pembangunan
yang tercantum dalam Repelita sangat bertumpu pengelolaan
sumberdaya alam padat modal (strategi pertumbuhan). Dengan
terus meningkatkan kinerja ekspor migas maupun non migas,
strategi ini berdampak pada pembukaan kawasan hutan secara
besar-besaran melalui pemberian hak istimewa terhadap para
pemilik modal maupun lewat program PIR-Bun. Pada prakteknya,
seperti yang terjadi di beberapa wilayah, pembukaan kawasan hutan
seringkali menyebabkan tersingkirnya masyarakat asli setempat. Hal
ini juga didorong oleh kebijakan pengaturan kependudukan yang
saat itu bertumpu pada pembukaan areal-areal transmigrasi.
Seperti yang terdapat di dua lokasi penelitian, kebijakan ini
membawa masuk penduduk dari luar pulau Kalimantan yang
mayoritas berasal dari Jawa sebagai tenaga buruh upahan dan
warga transmigran, baik atas peran negara maupun spontan. Hal

15. Migrasi Netto = Migrasi Masuk – Migrasi Keluar

— 60 —