Page 83 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

sekitar 23,52% yang merupakan tenaga kerja formal. Hal ini
mengindikasikan bahwa tenaga kerja perempuan sangat mudah
untuk berpindah antar sektor pekerjaan, dan bahkan untuk keluar
dari kelompok penduduk angkatan kerja.
Lebih jauh lagi, sampai dengan tahun 2007 tampak bahwa
antara realisasi (laju) investasi yang masuk ke Kalimantan Selatan
baik PMDN maupun PMA tidak berjalan seiring dengan
kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja lokal. Seperti yang
dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
(BKPMD), dari Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
untuk proyek PMDN sampai dengan tahun 2007 diperkirakan
menyerap sekitar 231.308 tenaga kerja Indonesia (TKI) akan
tetapi realisasinya hanya mencapai 73.199 orang atau hanya sekitar
31,65%. Sedangkan untuk tenaga kerja asing (TKA), direncanakan
mampu menyerap hingga 986 orang namun realisasinya hanya
mencapai 91 orang atau sekitar 9,23 %. Selanjutnya, untuk
proyek PMA, dari rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia
sebanyak 88.958 orang, dalam realisasinya hanya baru mencapai
12.484 orang atau sekitar 14,03%, sedangkan untuk rencana
penyerapan tenaga kerja Asing yang ditargetkan sebanyak 1.125
orang namun realisasinya baru mencapai 183 orang (16,276
%). Dengan demikian tampak bahwa, dari keseluruhan rencana
target penyerapan tenaga kerja Indonesia sampai dengan tahun
2007 yang berasal dari realisasi proyek PMA/PMDN baru dapat
terealisasi 85.683 dari total 320.266 tenaga kerja Indonesia atau
baru mencapai sekitar 26,75%
Terkait konteks produktifitas rakyat pedesaan penting kiranya
mengutip kembali apa yang diungkapkan Li (2009) bahwa, pada
kenyataannya terdapat dua kekuatan baru di masa kini yang
“menyerang” wilayah pedesaan di Asia yakni: (i) hilangnya akses

— 64 —