Page 86 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

perkebunan tersebut, relatif sangat kecil atau dengan kata lain,
bukan menjadi skema pengembangan perkebunan besar. Sampai
sejauh ini, khusus untuk perkebunan sawit di desa Hayup, hampir
sebagian besar tenaga kerja upahan merupakan penduduk yang
didatangkan dari pulau Jawa. Dengan demikian, dari dua desa
penelitian tersebut, terdapat hal yang penting dicatat, yaitu: proses
gagal-sambung transisi agraria akibat masuknya perkebunan besar
yang menyebabkan petani sekitar putus hubungan dengan tanah,
sehingga menjadi tenaga kerja bebas. Namun demikian, meski
menjadi tenaga kerja bebas, para warga tidak secara otomatis
terserap masuk dalam sistem perkebunan besar khususnya pada
perkebunan sawit. Tidak terintegrasinya ekonomi warga dengan
sistem ekonomi perkebunan dan pada saat yang bersamaan
tekanan akan kebutuhan pekerjaan berbasis tanah kian meningkat,
mendorong petani menduduki dan menggarap areal perkebunan
sebagaiman terjadi di desa Tajau Pecah. Sementara di desa Hayup
merupakan contoh kasus bagaimana pertumbuhan sebuah kawasan
(wilayah) dimana cara penghidupan warga sepenuhnya memilih
mengembangkan ekonomi berbasis komoditas yang sama sekali
tidak tersambung dengan sistem ekonomi perkebunan.

3. Mencari Peluang Keadilan dan Distribusi Kesejahteraan

a. Skema Tangggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate
Social Responsibility atau CSR)

Seperti yang dikemukakan diatas, meningkatnya nilai investasi
sebagai salahsatu indikator utama pertumbuhan dan pembangunan
(tanpa pemerataan) sebuah daerah di Indonesia khususnya
Kalimantan Selatan merupakan sebuah realitas yang tidak dapat
dihindarkan lagi. Sebagai sebuah jawaban kritik seputar model

— 67 —