Page 91 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

dualistik (dualistic economy). Dualisme perekonomian kantong
timbul sebagai akibat dari adanya sektor-sektor perekonomian
yang berbeda tingkat produktivitas dan orientasi pemasarannya,
akan tetap hidup secara berdampingan.
Kembali pada pertanyaan sebelumnya, hasil penelitian STPN
dan SAINS (2010) di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa
pemberian HGU kepada koperasi milik petani justru mampu
bertahan dalam kegiatan produksi dan secara langsung memberikan
dampak terhadap kepastian keberlanjutan pertanian keluarga yang
tergabung dalam koperasi tersebut. Ditilik dari penggalan sejarah,
Koperasi yang bernama Mangunwatie didirikan oleh sekumpulan
eks buruh perkebunan Jerman yang mengelola kawasan Erfpacht
bernama Straat Sunda Syndicaat NV Cultuur MIJ Wangunwatie
yang berdiri tahun 1908. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945
dan terjadi proses nasionalisasi oleh pemeirntah RI tahun 1951,
mereka memagari kawasan perkebunan yang ditinggal pemiliknya
ini dengan mengelola bekas kebun itu menjadi persawahan, tegalan,
dan kolam-kolam ikan. Disamping itu, dari kebun seluas 780
Ha itu disisakan 280Ha nya sebagai milik kolektif yang dikelola
bersama oleh mantan buruh ini sementara 400 Ha lainnya di
bagi sama rata oleh mereka yang kesemuanya mantan buruh tani
perkebunan.
Sebagai sebuah pembelajaran yang dapat dipetik dari hasil
temuan tim tersebut : (i) keberadaan Koperasi Mangunwatie yang
menaungi keluarga petani merupakan salah satu bukti bahwa HGU
milik koperasi petani justru handal dalam memastikan kepastian
pekerjaan bagi warga dan secara nyata berhasil meningkatkan
taraf hidup keluarga petani setempat; (ii) unsur pemerataan
dalam pembangunan sebuah wilayah atau kawasan akan lebih
mudah terjadi ketika petani memiliki sebuah organisasi sendiri

— 72 —