Page 93 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

lahan, penanaman, dan perawatan tanaman karet milik petani.
24
Kerjasama kemitraan ini akan berlanjut hingga pemasaran.
Dengan demikian, petani tidak akan terjerembab masuk dalam
pasar komoditas secara sendiri-sendiri dengan posisi tawar yang
rendah, akan tetapi dengan adanya koperasi petani akan lebih
memiliki kemampuan untuk masuk dan memilih pasar komoditi
perkebunan yang mereka usahakan secara kolektif. Seperti yang
diungkapkan salah seorang pengurus koperasi, “dengan petani
kami bermitra, dengan pengusaha kami berdagang”.

c. Catatan Pembelajaran

Dari beberapa paparan sebelumnya maka beberapa catatan
pembelajaran yang dapat dipetik dari skema pembangunan kawasan
di Kalimantan Selatan yakni,
1. Peningkatan nilai investasi (PMDN/PMA) dan kegiatan
usaha yang dicirikan oleh penerbitan ijin usaha dan HGU
di sektor perkebunan maupun pertambangan turut dikuti
oleh arus migrasi masuk ke Kalimantan Selatan yang kian
tahun terus meningkat. Pada saat yang bersamaan, kontribusi
terhadap penyerapan tenaga kerja pada kedua sektor tersebut
yakni pertanian/perkebunan dan pertambangan justru tidak
menunjukkan kinerja yang positif atau tidak memiliki dampak
yang signifikan (kontradiktif). Bahkan yang terjadi di sektor
pertanian justru mengalami penurunan persentase terhadap
daya serap tenaga kerja. Rendahnya daya serap tenaga kerja lokal
oleh industri yang dibangun di sekitarnya dapat mendorong

24. Bandingkan dengan laporan penelitian Rimbo Gunawan et al (1995)
mengenai pelaksanaan proyek kemitraan PIR-Bun di wilayah Cisokan,
Jawa Barat yang menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan petani
kecil dirugikan dalam pelaksanaan proyek kemitraan tersebut.

— 74 —