Page 88 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

Sementara pada sisi lain, jika CSR dilihat sebagai usaha
pemberdayaan (empowerment) maka sampai sejauh mana usaha
pemberdayaan itu dilakukan dan sampai sejauh mana pelaksanaan
tersebut dapat di kontrol dan di evaluasi? Dalam konteks ini,
usulan salahsatu pejabat pertanahan di Kalimantan Selatan penting
kiranya dilihat sebagai usaha memecah kelembaman birokrasi
BPN ketika berhadapan dengan para pengaju HGU (pemodal
besar). Adapun usulan tersebut, dalam setiap pengajuan dan atau
perpanjangan sertifikat HGU, perlu dicantumkan persyaratan
yang salah satunya mengatur tentang apa dan bagaimana CSR itu
dilakukan. Dengan demikian, persyaratan yang mengatur CSR
tersebut dapat dijadikan titik tolak (undangan resmi atau diatur
dalam aturan) keterlibatan warga dalam melindungi, mengontrol
serta menyisipkan agenda perbaikan kualitas hidup mereka yang
berkelanjutan. Dan yang paling pokok, bahwa keberadaan CSR
harus mengarah pada penguatan ekonomi warga mandiri dan
setara dengan perkebunan.

b. HGU Untuk Rakyat dan Pembaharuan Agraria: Belajar
Dari Tasikmalaya 21

1. Pemberian HGU kepada Koperasi
Dari paparan sebelumnya tampak bahwasanya pemberian hak
istimewa penguasaan lahan yang luas untuk kegiatan pertanian/
perkebunan berupa HGU selama ini identik dengan kegiatan
investasi yang difasilitasi negara atas dasar mengejar devisa hanya

21. Bagian ini sepenuhnya mencoba mengambil pembelajaran dari hasil peneliitian
Tim penelitian STPN-SAINS, di Kabupaten Tasikmalaya yang menemukan
adanya HGU yang dimiliki oleh koperasi warga. Adapun riwayat koperasi
secara lebih detil turut menjadi bagian dari isi buku ini.

— 69 —