Page 87 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

investasi di sektor eksploitasi sumberdaya, dalam hal ini perkebunan,
maka perlu kiranya mengulas kembali keberadaan CSR yang
dipandang sebagai pola-pola berbagi akses pada kesejahteraan
antara perusahaan pemegang HGU dan desa sekitar. Pertanyaan
pokok yang perlu kiranya menjadi perhatian seksama adalah,
apakah CSR merupakan jawaban tunggal atas persoalan kemiskinan
warga yang hidup di sekitar areal perkebunan besar? Dalam hal
ini, dapatkan kemudian kehadiran CSR dipandang sebagai jalan
tengah dari sistem kapitalisme perkebunan atau kapitalisme yang
dermawan?
Bertolak dari isu pengentasan kemiskinan dan pengelolaan
CSR maka tak jarang kita akan dihadapakan pada pilihan
perdebatan klasik, apakah pelaksanaan CSR selama ini masih sangat
bersifat charity (sumbangan kedermawanan) atau empowerment
(pemberdayaan)? Pada sifatnya yang charity, mekanisme CSR
saat ini lebih menempatkan sebuah perusahaan yang berperilaku
sebagai seorang dermawan religius yang setiap menjelang perayaan
hari raya membagikan bingkisan hadiah untuk warga? Seperti
yang ditunjukkan pada program CSR perusahaan perkebunan
sawit di salah satu lokasi penelitian, sampai sejauh ini program
CSR lebih kepada alat pemadam kebakaran atau mekanisme
peredam konflik/gugatan warga terhadap perusahaan. Tidak
jarang, pemanfaat CSR masih bias elite di desa. Hal lain yang
kian mempertegas bahwa CSR lebih bersifat kewajiban yang tidak
dinginkan oleh perusahaan, sejauh yang berhasil kami dapati,
pelaksanaan CSR di perusahaan masih berada dalam gugus tugas
divisi Humas perusahaan atau tidak berada dalam divisi khusus
di dalam struktur organisasi perusahaan yang bertanggungjawab
terhadap pembangunan komunitas di sekitar perkebunan.

— 68 —