Page 94 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

terbentuknya kelompok masyarakat yang terlempar dari usaha
pertanian karena tidak terserap industri, kemudian menjadi
pengangguran yang terlempar dari pertanian, tak sanggup
masuk ke lapisan tenaga kerja industrial, lalu terlunta-lunta
di pedesaan dan perkotaan.
2. Ditengah situasi yang kontradiktif tersebut (laju ekspansi
investasi berbanding terbalik dengan daya serap tenaga kerja),
sektor jasa dan bangunan justru menunjukkan kemampuanya
dalam menyerap tenaga kerja. Namun, dari pengalaman di
berbagai negara berkembang termasuk Indonesia, masuknya
warga pedesaan ke sektor jasa, bangunan, maupun transportasi
sesungguhnya mereka mengisi sektor informal atau bahkan
kantong-kantong kemiskinan yang ada di wilayah perkotaan.
Hingga Agustus 2009, sekitar 69,96% penduduk Kalimantan
Selatan merupakan tenaga kerja di sektor informal. Jika
pun mereka masuk dalam industri perkebunan khususnya
Kelapa Sawit, melihat tren model rekruitmen tenaga kerja
perkebunan di berbagai tempat, posisi warga disekitar lokasi
HGU Perkebunan Sawit adalah kategori buruh harian lepas
dengan konsekuensi tidak mendapatkan perlindungan UU
Tenaga Kerja maupun fasilitas lainnya.
3. Dengan demikian, pilihan strategi pertumbuhan (trickle down
effect) dengan titik berat pada pembangunan industri padat
modal melalui kegiatan PMDN/PMA di sektor eksploitasi
sumberdaya (perkebunan dan pertambangan) sampai sejauh
ini belum mampu menunjukkan kemampuannya dalam
menyerap tenaga kerja di tingkat lokal/wilayah atau belum
mampu menjadi basis keberlanjutan nafkah bagi penduduk.
4. Namun dibalik kondisi ketidakmampuan aktivitas investasi
(padat modal) baik PMDN maupun PMA dalam menyerap

— 75 —