Page 97 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 97

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

            kini. Kata “kontemporer” yang menandakan keterangan waktu
            kekinian atau mutakhir, disini bisa berarti kebaruan yang negatif
            dalam soal tanah adat. Dalam kata lain, situasi kontemporer
            tanah-tanah adat berarti situasi penuh masalah.
                Di Nendali Yo (dalam bahasa Indonesia, Yo berarti kampung),
            sebuah kampung kecil di pinggir danau Sentani di ujung timur
            Indonesia, hingga hari ini berlaku konflik yang telah bermula sejak
            era 1980-an, dengan bangunan motif yang terbentuk dalam masa
            yang lebih panjang. Tulisan ini banyak berbicara di sekitar situasi
            kontemporer pengaturan tanah adat di Nendali dengan refleksi pada
            situasi Indonesia. Apa dan bagaimana saja perubahan-perubahan
            yang ada dalam tata tanah adat Nendali, kiranya menjadi penting
            didalami untuk mendapatkan kualitas referensial tertentu dalam
            mengilustrasikan kondisi masyarakat adat saat ini.

            1.  Pengaturan Tanah Adat dalam Sistem Ondoafi

            Secara konvensional, pengaturan tanah adat Nendali Yo berdasar
            pada sistem adat dengan kepemimpinan Ondoafi. Dalam sistem
            tersebut, kepemilikan atas tanah bersifat komunal, dikuasai dan
            dimiliki bersama untuk kepentingan bersama pula. Dengan
            mengacu pada personifikasi tanah sebagai “mama” dan tradisi
            pewarisan kepemimpinan yang patrilineal, penguasaan tanah
            tertinggi berada pada Kepala Suku atau Khoselo dengan fungsi
            sebagai “ibu” sosial. Dengan tanah yang berfungsi sosial ini,
            keluarga-keluarga diberikan hak untuk mengambil manfaat
            sepenuhnya dari tanah adat sebagai jaminan penghidupan dan
            pengikat kebersamaan.
                Dalam norma dan aturan adat, penguasaan atas tanah dan
            sumberdaya alam lainnya ditata merunut pada struktur jabatan


                                    — 78 —
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102