Page 101 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

2. Penjualan Tanah-tanah Adat Nendali Yo, tahun 1986-
1997 1

1979, di tahun ini Undang-undang no.5 tentang Pemerintahan
Desa secara resmi diberlakukan paksa dengan kawalan represif-
militeristik. Pemberlakuan undang-undang yang sempat ditentang
dan menimbulkan kontroversi ini mengakibatkan munculnya
dualisme dan kegalauan acuan kepemimpinan di Nendali, yakni
antara Ondoafi sebagai pemimpin adat dan Kepala Kampung
sebagai pemimpin masyarakat bentukan pemerintah. Represi dan
pemaksaan ini perlahan dan pasti makin melunturkan persepsi
turunan atas adat dan nilai-nilai kepemimpinan sebagai hal yang

sakral.Dari sini bisa dilacak akar-akar penjualan tanah adat secara
besar-besaran di Nendali berkisar tahun 1986-1997.
Era 1980, pembangunan lebih mengarah pada sarana
infrastruktur dan pengkaryaan masyarakat dalam bidang-bidang
yang sesuai dengan potensi wilayahnya. Di Nendali, sebagaimana
di kampung-kampung yang lain di sekitar Sentani, digulirkan
bantuan besar-besaran untuk budidaya beberapa jenis tanaman
holtikultura tertentu dan budidaya ikan air tawar dengan keramba.
Berbagai program ini berjalan tanpa persiapan yang matang.
Dalam pertanian, masyarakat sebelumnya lebih terbiasa dengan
sistem alamiah seperti berburu dan meramu. Transformasi sistem
pertanian ini beberapa kali gagal, namun masih saja dipaksakan
pada masyarakat. Sistem ekonomi yang lebih bertumpu pada sistem

1. Semua data di bagian ini berasal dari beberapa wawancara bersama pelaku
dan pihak-pihak lain yang kompeten, kemudian disusun dalam bentuk
tulisan demikian dengan berdasar kualitas data yang paling layak (paling
mungkin), mengingat asumsi dan pandangan masing-masing pelaku yang
saling berbeda.

— 82 —