Page 106 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 106

Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat

             menjual tanah adat. Hingga semua pihak yang ingin menjual tanah
             ini, mendatangi pihak BM untuk membuat penawaran jual-beli
             tanah adat. Alhasil, semua tanah-tanah adat yang terjual, memang
                                               4
             hanya dibeli oleh satu pihak BM saja.  Jual-beli ini berlangsung
             terus selama tahun 1986-1997 dengan hampir duapertiga dari
             keseluruhan tanah adat terjual di masa ini.
                 Berbagai latar situasi di atas saling berhubungan membentuk
             persepsi baru dalam hubungan manusia dan tanah di Nendali.
             Pembangunan dan investasi dengan dasar-dasar modernitas yang
             individualis menekan sistem tradisional, memaksakan daya tariknya
             bagi semua orang. Sementara sejarah tahta dan prestise keturunan
             dalam adat menjadi rongga pembelah kolektifitas. Hari ini terdapat
             dua versi argumen berbeda dalam adat mengenai fakta penjualan
             tanah-tanah adat yang berlangsung pada tahun 1984-1997 ini.
                 Versi-1, berpandangan bahwa kekuasan tertinggi atas semua
             tanah adat sepenuhnya ada pada Ondoafi. Kepala Suku hanya
             memiliki hak pakai atas tanah adat yang dijatahkan Ondoafi
             kepadanya. Ondoafi berkewajiban mendistribusikan secara adil



             4.  Bintang Mas (BM), sebuah perusahaan yang hanya berbentuk CV, dikenal
                masyarakat sebagai perusahaan yang suka beli-beli tanah di sekitar kabupaten
                Jayapura dengan berbagai trik dan tipuan. Saat ini, disinyalir lingkaran
                BM sebagai pemilik tanah individual terbesar di Papua. Sebabnya ialah,
                lingkaran BM justru didukung dan mendapat fasilitas istimewa dari oknum
                pemerintahan sendiri. Proses sertifikasi dari sekian banyak tanah milik
                BM ditaksir penuh keculasan. Keterangan ini bersumber dari salah sebuah
                bagian dalam pemerintahan provinsi Papua. Ada sinyalemen kuat, bahwa
                BM memiliki banyak orang di beberapa lembaga pemerintahan, khususnya
                menyangkut “Markus” atau makelar kasus, yang terbukti dari terbitnya dua
                sertifikat untuk satu objek yang sama. Kejadian demikian tidak sekali-dua
                kali. Data menyangkut “Markus” ini belum dibuka luas dan masih tersimpan
                di pemerintahan Papua (berdasarkan wawancara dengan sebuah sumber).

                                      — 87 —
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111