Page 107 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

penggunaan tanah kepada semua warganya. Maka semua penjualan
tanah-tanah adat tanpa sepengetahuan Ondoafi atau tanpa
melewati Para-Para adat adalah tidak sah. Para-Para adat adalah
forum musyawarah tertinggi dalam adat yang dihadiri oleh semua
unsur dalam adat. Menurut versi ini, tanah boleh dijual dengan
sebab yang sangat khusus, antara lain sebab-sebab yang mutlak
untuk kepentingan umum. Misalnya, untuk rumah ibadah, jalan,
sekolah, dan sebagainya. Tetapi penentuan kemanfaatan umum
demikian tidak begitu saja bisa berlaku apriori, harus melewati
proses musyawarah terlebih dahulu dalam Para-Para adat. Biasanya
proses musyawarah dengan topik ini akan berjalan alot, karena
pada dasarnya tanah memang tidak boleh dijual menurut adat.
Versi ini sangat meyakini keterlibatan BM tidak fair dalam
berbagai proses jual-beli tanah. BM dianggap melakukan propaganda
dan penipuan agar mendapatkan semua tanah-tanah adat. Iming-
iming uang jelas menjadi hal yang menggiurkan. Tidak begitu jelas
propaganda seperti apa yang dimaksud, namun perusahaan ini
memang dikenal sebagai perusahaan yang melancarkan banyak
modus tertentu demi mendapatkan tanah. Di Papua khususnya
Jayapura, BM telah menjadi fenomena tersendiri. Pada titik
tertentu, hampir semua yang berniat menjual tanah datang dan
meminta pada BM agar tanahnya dibeli dan bukan BM yang
meminta duluan. Mungkin modus BM yang dimaksud di atas,
berhubungan dengan pola-pola pengakomodiran jual-beli tanah
agar terjual ke satu pihak. Akhirnya seluruh tanah yang hendak
dijual memang terjual hanya ke BM saja. Saat ini ada isu miring di
masyarakat luas termasuk aparat pemerintahan, bahwa kepemilikan
tanah BM sudah mencapai hingga gunung Cycloop.
Versi-2, adalah yang mengembangkan pengertian baru
menyangkut Naghemia (tanah adalah “ibu”) yang kemudian menjadi

— 88 —